PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI YANG TIDAK MENDAPATKAN UANG PESANGON BERDASARKAN PASAL 156 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 122/PDT.SUS-PHI/2020/PN.BDG)

Abstract

Secara filosofis yuridis kedudukan pekerja tidak setara dengan pengusaha, karena ada hubungan diperatas atau hubungan subordinasi, sehingga kedudukan pengusaha selalu berada diatas pekerja. Demikian juga pengusaha dalam memerintah tidak boleh semena-mena, tetapi harus seirama dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahkan harus sesuai dengan keadaan sarana-sarana pendukungnya. Penelitian ini menggunakan metode normative empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini seharusnya pihak perusahaan tersebut seharusnya memberikan atau membayarkan uang pesangon bagi pekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Apalagi kalau pihak pekerja mengundurkan diri akibat di demosi oleh pihak perusahaan dengan alasan yang tidak jelas. Dengan Pertimbangan Hakim atau Ratio Decidendi dapat menciptakan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum dan terjaminnya keadilan bagi para pihak yang berperkara. Saran yang penulis berikan dalam persoalan ini adalah perusahaan tidak boleh asal atau sembarangan untuk mendemosi karyawannya, bila tidak ada alasan yang mendasar. Karena jika dilihat dari kasus yang penulis angkat, karyawan di demosi oleh perusahaan dengan alasan yang tidak jelas dan memang tidak terbukti kalau si karyawannya berbuat seperti apa yang diterangkan. Dalam memutus perkara Hakim harus lebih tegas dan adil dalam memberikan dan menjatuhkan hukuman agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam memutus perkara juga Hakim harus bisa bersikap netral tidak memihak pada pihak manapun, agar bisa tercipta putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak.